Politisi Senior kuasai Fraksi DPRD Tuban

Berita Tuban | Sejumlah politisi senior didapuk menjadi ketua fraksi di DPRD Tuban periode 2014-2019. Diantara politisi senior itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB), Sa’dun Na’im, Ketua Fraksi Gerindra, Aris Setiawan. Ketua Fraksi Golkar Keadilan Sejahtera (Gabungan Golkar dan PKS), Rudi Hartono, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Astutik.  Ketua Fraksi Nasdem Hati Nurani Rakyat (gabungan Partai Nasdem dan Hanura), Rasmani, Ketua Fraksi Amanat Pembangunan (gabungan PAN dan PPP), Aguk Sihabudin.

Sa’dun Na’im dan Aris Setiawan pada periode lalu, masing-masing menjabat Wakil Ketua DPRD. Sementara Astutik dan Rudi Hartono sebelumnya sebagai anggota DPRD Tuban. Ketua fraksi yang orang baru praktis hanya Rasmani dan Aguk Sihabudin.

“Sidang paripurna hanya sebatas memutuskan usulan dari partai masing-masing. Soal siapa yang dicalonkan menjadi ketua fraksi menjadi hak mutlak partai. Jadi DPRD hanya memutuskan saja, tidak lebih dari itu,” terang Ketua DPRD Tuban Miyadi, Rabu (1/10).

Sementara itu sejumlah elemen masyarakat berharap, DPRD Tuban yang baru diharapkajn bisa meningkatkan kinerja lebih baik dibanding sebelumnya. Apalagi, yang memegang jabatan ketua fraksi mereka yang sudah berpengalaman. Sehingga, mampu mendorong kinerja anggota fraksi masing-masing.

“Kan ketua fraksinya para politisi senior, masak kinerjanya kalah dengan sebelumnya. Kami berharap dewan tidak hanya menyatakan sebagai wakil rakyat, tapi, kinerjanya hanya untuk partai dan dirinya saja,” terang Ketua Komisi Perempuan Ranggalawe Tuban, Imanul Isthofiyana.

Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein, pihaknya meminta agar dewan bisa bekerja dengan cepat dan tepat, sehingga program pembangunan bisa cepat dilaksanakan tepat waktu.

“Kami juga berharap dewan yang baru bisa bekerja yang cepat dan tepat,” tutur Noor Nahar.

Ketua DPRD Miyadi menyadari tuntutan berbagai pihak itu. Namun, pihaknya juga meminta agar eksekutif juga bertindak cepet dan tepat. “DPRD itu kan tidak bisa bekerja sendiri, eksekutif sebagai patner juga harus bekerja cepat dan tepat, sehingga, semuanya bisa berjalan sesuai rencana,” tutur Miyadi. (ros)

Sumber : Kota Tuban | RayNa © 2014 Mitra Solusindo
ikuti kami di Twitter   

CUkup ketik : DFT.NO_HP.NAMA.KOTA

Pesisir Kota Menjadi Ajang Pertarungan Politik

Berita Tuban | Pertarungan antar caleg di Tuban terus bergulir tenang dan memanas. Beberapa titik basis suara politik menjadi incaran sejumlah caleg. Salah satunya adalah di daerah pesisir kota Tuban. Masyarakat di sepanjang pesisir pantai kota Tuban tak pernah lepas dari target para politisi untuk mendulang suara. Kondisi pemukiman yang rapat dengan warga yang padat, menjadi daya tarik tersendiri untuk memanfaatkannya sebagi lumbung suara pemilu 2014.

Berdasarkan pantauan wartawan media ini, wilayah yang dulunya hampir bisa dikatakan sebagai basis hijau, kini sudah terlihat beragam warna. Seorang sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, “Kalau dulu daerah ini menjadi basis seorang caleg partai hijau yang kini menjabat, sekarang masyarakat sudah mulai beragam pilihan. Banyak yang masuk ke sini, seperti Gerindra, PKB, Golkar, PDI – P dan Nasdem. Semuanya berlomba untuk mendapatkan suara masyarakat pesisir.”

Sejumlah informasi yang dihimpun wartawan media ini menyebutkan, hingga saat ini para caleg sudah mulai terus bergerilya. Mulai ke jama’ah ibu – ibu pengajian dengan membagikan jilbab, hingga mendirikan ponten umum untuk warga. Tidak ketinggalan para caleg dan tim suksesnya terus menggulirkan opini ke masyarakat untuk saling berebut simpatik masyarakat.

Salah seorang caleg yang dapat dikonfirmasi wartawan media ini, H. Rasmani mengatakan, “Dulu memang daerah itu mutlak menjadi basis salah satu caleg dari partai hijau yang saat ini juga sedang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tuban. Tapi kondisi saat ini sudah berbeda, masyarakat semakin cerdas dalam menentukan pilihan dan tidak bisa dimonopoli oleh satu atau dua peserta pemilu saja,” ungkapnya saat ditemui siang ini di kantornya, Jum’at (7/2/2014).

Politisi Partai Nasdem Tuban tersebut juga mengaku bahwa dirinya optimis dan totalitas dalam pemilu April yang akan datang. “Saya serius dan total dalam pemilu mendatang. Meskipun banyak tantangan dan persaingan cukup ketat, namun keniatan saya sudah utuh. Termasuk di daerah pesisir kota, perebutan suara di sana cukup keras, namun tidak ada alasan untuk pesimis apalagi menyerah,” imbuhnya.

Dari hasil penelusuran kabartuban.com, di wilayah pesisir kota Tuban terdapat banyak sekali dan beragam atribut sejumlah partai. Geliat politik semakin nampak, pertarungan citra dan simpatik antar caleg dan partai tak bisa dihindarkan lagi. (im)


Sumber : Kabar Tuban | Publisher : RayNa © 2014 Mitra Solusindo

 
 

 Jasa Kelistrikan : Pasang Baru , Tambah Daya , Instalasi Listrik klik di sini

Peringati K3, Dinsosnaker Gelar Jalan Sehat

Berita Tuban - Memperingati Hari Nasional K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten Tuban menyelenggarakan jalan sehat yang diikuti lebih dari 500 orang.

Kegiatan yang bertemakan “wujudkan budaya k3 untuk menjamin stabilitas usaha dalam mendukung pertumbuhan nasional” tersebut, diikuti oleh pelajar, pegawai pemerintahan, dan perwakilan sejumlah perusahaan yang ada di Tuban, Jum’at (14/2/2014). Kegiatan dilangsungkan di jalan Kartini, sejak pukul 06.00 WIB sampai selesai.

Kepala Dinsosnaker Tuban, Nurjanah mengatakan, “ini adalah agenda rutin tiap tahun yang kami selenggarakan untuk memperingati K3. Kegiatan ini diharapkan dapat mengingatkan perusahaan untuk memperdulikan karyawan dari segi kesehatan serta keselamatan kerja, baik dalam hal perusahaan perbankkan, rumah sakit atau perusahaan komersial lainnya.,” tutur mantan camat Kerek tersebut.

Lebih lanjut Nurjanah mengatakan, “Karena di Tuban begitu banyak pabrik, ada JOB, Semen Indonesia, Holchim, TPPI, dan masih banyak yang lainnya,” tambahnya.

Menurut informasi yang didapat wartawan media ini, kegiatan K3 ini tidak hanya dilakukan di Tuban, tapi di seluruh Indonesia. Dalam acara tersebut, Dinsosnaker juga melibatkan seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Tuban. (ipul/im)

Sumber : Kabar tuban | Publisher : RayNa © Mitra Solusindo 2014


 Jasa Kelistrikan : Pasang Baru , Tambah Daya , Instalasi Listrik klik di sini

Bos Koperasi Menjadi Korban Jambret, Uang Seratus Juta Rupiah Raib

Berita Tuban - Aksi penjambretan terjadi di depan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Lohjinawe, di jalan Letda Sucipto, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Selasa Siang. Korban bernama kasmuntik (36) tahun, warga perumahan Permata Bonang, Kelurahan Perbon, Tuban itu, masih sock enggan keluar dari kantornya setelah menjadi korban penjambretan.

Kejadian itu, berawal saat kasmuntik, yang juga bos koperasi itu, baru saja mengambil uang dari Bank BRI cabang Tuban. Saat turun dari mobil, dan hendak masuk ke dalam kantor koprasinya, tiba-tiba ada seseorang mendekati dengan berpura-pura kenal.

Saat itu pula, korban terhipnotis dan tidak menyadari tas yang bawanya pindah ke tangan penjambret setelah sebelumnya di gunting dengan cuter. Dalam sekejab itu, tas korban yang berisi uang seratus juta rupiah raib digondol jambret.

Usai beraksi, dua orang penjambret langsung kabur ke arah barat. Korban yang baru sadar menjadi korban penjambretan, langsung berteriak keras minta tolong. Seseorang yang tak jauh dari lokasi, berusaha mengejar kedua pelaku, namun tidak berhasil. Diduga korban sebelumnya sudah dibuntuti pelaku dari Bank BRI.

Badani, saksi mata menuturkan, “Kejadian ini langsung di laporkan ke pihak kepolisian, dan saat ini polisi masih mengejar kedua pelaku yang kabur ke arah barat, dengan menggunakan sepeda motor satria dan berjaket coklat. Sementara itu hingga saat ini, polisi belum memberikan keterangan resmi kepada awak media. (s-one/riz)

Sumber :  Kabar Tuban  |  Publisher  :  RayNa
COPYRIGHT © Warta Tuban 2013

ELEKTRIKAL SERVIS |PASANG BARU - TAMBAH DAYA - CEK TAGIHAN LISTRIK klik image

Jembatan Pantura Ambrol, PU Bina Marga Dan Dishub Saling Tuding

Berita Tuban - Kerusakan jembatan di Desa Boncong, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dipastikan akibat kelebihan tonase pada kendaraan besar yang melintas. Hal ini disampaikan oleh Kepala PU Bina Marga di Kabupaten Tuban, Adi Wibowo. Saat dikonfirmasi di lokasi jembatan ambrol, Selasa (12/11/2013). Memastikan bahwa ambrolnya badan jalan akibat dari kendaraan yang melintas kelebihan tonase.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan bahwa kapasitas jembatan hanya 10 ton. Namun banyak kendaraan melebihi tonase yang telah ditentukan. Sehingga mengakibatkan kerusakan pada besi penyangga jembatan.

Masih menurut Adi, jembatan timbang tidak bisa menjadi acuan lolos tidaknya tonase atau beban kendaraan di jalan. Terbukti masih banyaknya kendaraan besar melebihi tonase melintas dijalan pantura.  ”Jembatan timbang itu tidak bisa menjdi acuan lolos tidaknya kendaraan. Selayaknya diganti semua saja jembatannya dan lebih selektif. Terkait itu saya sudah sampaikan, namun belum ada upaya perubahan,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan dan Pengendalian UPT LLAJ Dishub dan LLAJ Pemprov Jatim, di Kabupaten Lamongan, Kusmanto saat dikonfirmasi, Rabu (13/11/2013) mengatakan bahwa jembatan timbang yang ada di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban merupakan wilayah pengawasannya.

Tugasnya adalah mengawasi tonase dan muatan kendaraan barang yang melintas. Tujuannya untuk memeriksa jumlah maksimal muatan barang atau tonasi kendaraan. Disoal adanya kerusakan jembatan di jalur pantura, mengaku memang ada hubungannya dengan pengawasan jembatan daerah kinerjanya.

Namun untuk kerusakan tersebut bukan sepenuhnya karena kelalaian dari pemeriksaan di jembatan timbang. Melainkan, banyak disebabkan karena kontruksi jembatan yang kurang kokoh. Penyebab lain adalah, adanya pengeroposan akibat air di bawah jembatan.

“Kelebihan tonase itu hanya 15%, semakin besar dan banyak roda kendaraan tonasenya semakin ringan. Menurut pemeriksaan dan pengamatan, jembatan itu rusak akibat kontruksi dan pengeroposan, ” ungkapnya. (han)


Sumber :  Seputar Tuban  |  Publisher  :  RayNa
COPYRIGHT © Warta Tuban 2013

Ingin Penghasilan Tambahan dari Pulsa Elektrik dan Pulsa Listrik ??!? klik di sini

Masjid Bintang Siaga Mudik Di Terminal Baru

Berita Tuban - Mudik lebaran 2013 diperkirakan akan mencapai puncaknya pada hari ini dan besok. Berbagai persiapan dari pihak kepolisian dan Pemerintah daerah telah siaga di jalur Pantura Tuban.

Salah satu bentuk kesiapan tersebut, di terminal baru Tuban didirikan Masjid Bintang. Masjid portable yang didirikan oleh Polres dan Pemkab Tuban sekaligus sebagai posko pantau mudik lebaran 2013. Masjid mini yang terletak di depan gerbang utama terminal baru Tuban tersebut bersanding posko pantau Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban.

Berdasarkan pantauan wartawan media ini sejak pagi, kepadatan di jalur pantura Tuban belum mengalami peningkatan yang cukup segnifikan, kendati diperkirakan kepadatan jalur mudik akan terjadi hari ini, Minggu (4/8/2013).

Kasat Lantas Tuban, AKP Akmal menyatakan, “Kita perkirakan puncak mudik lebaran akan terjadi hari ini, karena ini hari minggu. Kepadatan memang belum berlangsung secara kontinyu. Namun tanda – tanda kepadatan lalu lintas sudah mulai nampak, dan tidak bisa diperkirakan akan terjadi pukul berapa nanti, mungkin sore hari.”

Saat ditemui di lokasi Masjid Bintang Terminal baru Tuban, nampak petugas kepolisian telah berjaga dan petugas dari Dishub juga telah berada pada posisinya.

Tidak hanya Masjid Bintang, pada lebaran kali ini terminal baru Tuban juga telah dipoles menjadi rest area dadakan untuk melayani para pemudik yang melintasi jalur pantura Tuban. Telah berdiri beberapa stand dan spanduk dari perusahaan sponsor yang memadati bagian depan terminal baru Tuban. Tidak ketinggalan mobil pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk membasahi pelataran terminal yang panas menyengat di siang hari. (im)

Redaktur :  admin kabar tuban  |  Publisher  :  Rangga
   [http://kabartuban.com]
COPYRIGHT © Warta Tuban 2013

ELEKTRIKAL SERVIS |PASANG BARU - TAMBAH DAYA - CEK TAGIHAN LISTRIK klik image

Amankan Arus Mudik Polisi Sediakan 11 Pos Pantau

Berita Tuban - Petugas kepolisian dari jajaran Polres Tuban telah menyediakan sebanyak 11 Pos pantau arus mudik yang tersebar disepanjang jalur Pantura Tuban, Rabu (31/7). Pos pantau ini untuk menjaga kamanan dan kenyamanan untuk para pemudik lebaran.

Sebanyak sebelas pos pantau arus mudik lebaran 2013 ini tersebar mulai dari perbatasan Tuban dengan Jawa Tengah yakni berada di Pos Bancar, Kecamatan Bancar, sampai dengan Kecamatan Widang, perbatasan Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Lamongan. “Posnya akan siap digunakan mulai operasi ketupat besuk. Setiap pos akan dijaga oleh beberapa anggota baik lalu lintas maupun anggota polisi lain dan juga dibnatu TNI,” ujar Kasat Lantas Polres Tuban AKP Akmal.

Menurutnya, dari 11 pos mudik lebaran tersebut 9 diantaranya adalah pos pantau arus lalu lintas maupuan ganguan keamanan lainnya. Sedangkan, satu pos untuk pelayanan dan satunya lagi Masjid Bintang. “Semua pos ini tersebar dititik-titik yang dinilai menjadi lokasi rawan macet, maupun rawan tindak kriminalitas. Sedangkan untuk Masjid Bintang kita tempatkan di depan terminal baru Tuban,” ungkapnya.

Lebih lanjut Akmal mengatakan, dihimbau kepada para pemudik yang melintasi jalur Pantura Tuban untuk menjaga keselamat dalam berkendara. Jika merasa mengantuk mereka dihimbau untuk beristirahat di pos-pos arus mudik maupun masjid Bintang yang telah disediakan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. ”Semua pengguna jalan diharapkan juga mematuhi aturan yang telah ada,” pungkasnya. (duc)

Redaktur :  -  |  Publisher  :  Rangga
   [http://kotatuban.com]
COPYRIGHT © Warta Tuban 2013

ELEKTRIKAL SERVIS |PASANG BARU - TAMBAH DAYA - CEK TAGIHAN LISTRIK klik image

Tujuh Pekerja Proyek PT. Semen Indonesia Terbakar

Warta Tuban - Sebanyak 7 (tujuh) orang pekerja di  salah satu Sub Kontraktor (Sub kon) milik PT. Semen Indonesia, Tbk mengalami luka bakar yang cukup parah akibat dari kecelakaan kerja di lingkungan pabrik PT. SI, Selasa siang (23/7/2013).

Pantauan kabartuban.com, dari ke 7 (tujuh) korban tersebut, lima  diantaranya ditangani tim medis Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Dr. Koesma Tuban dengan tubuh melepuh akibat keganasan api yang melalap tubuh mereka, sedangkan 2 (dua) korban lainya diketahui di rawat di RS. Medika Mulia Tuban

Menurut salah satu rekan korban yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “ Mereka berada di dekat lokasi pembakaran batu bara, entah kenapa tiba – tiba ada api yang membesar dan membakar mereka “.

Data sementara yang diperoleh wartawan media, dari ini ketujuh korban diantaranya bernama Jaswarno (40) warga Desa Tuwiri Wetan Kec. Merakurak, Darmuji (30), Cipto (22), Sriyono (40) dan Darwan (30), ketiganya warga Desa Karanglo Kec. Kerek, Kayin Warga Margorejo Kec. Kerek dan Drajat Prayogi (28), warga Kecamatan Dawar, Kab. Mojokerto, sedangkan Cipto salah satu korban yang dirawat di RSUD Dr. Koesma langsung dirujuk ke RS. Dr. Sutomo Surabaya lantaran mengalami luka bakar yang sangat parah.

Semua korban diketahui sehari – harinya bekerja mengoper batu bara, yang digunakan PT. Semen Indonesia sebagai alat pembakaran bahan baku semen, bahkan hingga dalam perawatan di rumah sakit pun mereka tidak mengetahui dari mana datangnya api besar yang menyembur  dirinya tersebut.

Sampai berita ini diturunkan, Mudi selaku pimpinan CV belum memberikan penjelasan resmi yang pekerjanya mengalami kecelakaan kerja di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang cukup besar ini.

Sementara itu, AKP. Wahyu Hidayat Kasat Reskrim Polres Tuban, juga belum memberikan balasan Blackberry Messenger yang dikirim rekan media ke ponselnya ketika ditanya mengenai peristiwa ini. (ts)

Author : kabar Tuban  |  Publisher  :  Rangga

   [kabartuban.com]
COPYRIGHT © Warta Tuban 2013

Penawaran istimewa menjelang Lebaran |  klik image

Offroader SIJC Libatkan Keluarga Rasakan Medan Terjal

Warta Tuban - Sekelompok pria dewasa pecinta offroad yang tergabung dalam Semen Indonesia Jeep Community (SIJC) beserta keluarga tadi pagi melatih ketangkasan di sirkuit offroad Perumdin PT. Semen Indonesia Desa Bogorejo Kabupaten Tuban, Sabtu (06/07/13)

Salah satu kategori olahraga mahal ini, berdiri sejak tahin 2010 dan sampai sekarang memiliki 30 anggota. Selain memicu adrenalin ini juga untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan antara offroader.

Ketua SIJC Hadi Siswanto saat ditemui kabartuban.com di sesi latihan rutin menjelaskan, Club Jeep binaannya tersebut tidak hanya di khususkan bagi karyawan PT. SI saja, namun bagi siapa dan dari kalangan apa saja diperbolehkan bergabung dalamm club ini asalkan memiliki visi dan misi yang sama serta mempunyai rasa kebersamaan, “Pada intinya yang paling penting adalah memiliki jiwa saling tolong menolong”, ujar pria berkumis tipis ini.

Diluar latihan rutin club ini juga sering mengadakan touring atau family gathering ke beberapa kota seperti Gunung Lawu, Blora, Nganjuk, Bojonegoro, dan ke berbagai tempat lainnya dengan tujuan agar sesama anggota keluarga bisa saling mengenal sekaligus menjalin rasa persaudaraan, “Kami juga sering melakukan kegiatan sosial, salah satunya yang paling berkesan di kota Ngawi, kami memperbaiki jembatan yang sebelumnya hanya bisa dilewati kendaraan roda dua saja dan setelah kita perbaiki alhamdulillah sampai sekarang mobil bisa melewati jembatan tersebut”, pungkasnya.

Menurutnya selain mengasah ketrampilan, SIJC juga selalu mengampanyekan kelestarian lingkungan kepada offroader – offroader di kota tujuan touring, “Kampanye lestarikan lingkungan selalu kami tegakkan kepada para pecinta hoby yang sama dan juga warga masyarakat di setiap kegiatan tour ke daerah – daerah di luar kota yang kami singgahi”, tandasnya. (ts)

Editor :  Admin Kabar Tuban  |  Publisher  :  Rangga
   [Kabartuban.com]
COPYRIGHT © Warta Tuban 2013

PULSA ELEKTRIK MURAH full BONUS [hanya Rp. 50.000,- ] klik image

Bupati Kecewa Tuban Gagal Boyong Adipura Kencana

BeritaTuban dot com - Bupati Tuban Fathul Huda merasa sangat kecewa. Pasalnya, Kabupaten Tuban pada tahun 2013 ini tidak dapat meraih Adipura Kencana. Kekecewaan bupati ini terungkap saat acara tanam 20 ribu pohon yang diselanggarakan Pertamina Eksplorasi dan Produksi (PEP), di Mangrove Center Tuban (MCT) Desa Jenu Kecamatan Jenu, Rabu (03/07).

”Saya merasa sangat kecewa kenapa Tuban tidak mampu memperoleh Adipura Kencana.  Tuban sebetulnya masuk lima besar katagori kota kecil yang diproyeksikan mendapat Adipura Kencana. Karena yang diambil hanya satu,  Tuban tidak dapat. Kalau yang diambil dua kota saja, Tuban pasti dapat, karena Tuban masuk urutan kedua,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Sementara itu menyinggung pelestarian alam di Tuban, pihaknya bakal meminta perusahaan di Tuban untuk ikut melakukan penghijauan.   Sehingga kedepan perusahaan yang berdiri di Tuban wajib hukumnya untuk menjaga kelestarian alam,” ujar Bupati Tuban Fathul Huda dalam sambutannya.

Lebih lanjut Bupati Huda mengatakan, selain perusahan masyarakat secara umum juga wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kuwajiban untuk melestarikan lingkungan ini tidak hanya tertuang dalam peraturan negara. Namun, kuwajiban memelihara lingkungan ini juga termasuk ajaran agama. ”Sehingga semua elmen masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan,” tuturnya.

Menurutnya, kegiatan menanam pohon tidak hanya menjadi kegiatan seremonial belaka yang dilakukan perusahaan. Namun, kegiatan tanam pohon ini harus benar-benar diamplikasikan. Pasalnya, di Kabupaten Tuban masih banyak daerah yang kritis dan tandus dan butuh penghijauan atau reboisasi. Sehingga kedepan Tuban bisa menjadi daerah hijau dan lingkungannya lestari. ”Untuk mewujudkan lingkungan yang hijau dan bersih harus kita wujudkan bersama-sama,” pungkasnya. (duc)

Editor: admin kota tuban |  Publisher  :  Rangga
   [kotatuban.com]
COPYRIGHT © Warta Tuban 2013 

PNS Pemalsu Ribuan Akta Kelahiran Ditangkap

BeritaTuban dot com - Ribuan akta kelahiran di sejumlah kecamatan di Tuban telah tersebar. Kasus ini akhirnya terungkap hingga hingga akhirnya meringkus dua pelaku yang salah satunya adalah seorang PNS. Dua pelaku yang terlibat sindikat pemalsuan ini diantaranya Pandu (46), seorang PNS yang berdinas sebagai staff di Dinas Sosial Tuban, dan Joko Dwi Setyo budiono(35), warga kelurahan Gedongombo, Kecamatan semanding, Tuban.

Otak pemalsuan adalah Pandu adalah PNS yang sebelumnya mantan staf Dinas Dukcapil Tuban. Kasus ini terbongkar setelah mendapat laporan warga di wilayah Kecamatan Rengel, Tuban yang mengadu bahwa Akta kelahiran ternyata tak terdaftar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Tuban.

Melalui penyelidikan, kedua pelaku memiliki peran berbeda. Pandu berperan mencari korban warga yang hendak membuat akta kelahiran. Sementara Joko berperan sebagai pencetak akta. Aksi pemalsuan akta itu telah dilakukan sejak tahun 2011.

Dalam penangkapan itu, Sat Reskrim Polres Tuban berhasil menyita satu set komputer, printer, dan 2788 dokumen permohonan akte kelahiran palsu. Hingga kini, petugas berhasil mengamankan 413 Akta kelahiran palsu yang beredar di Kecamatan Rengel, Tuban.

Untuk menentukan akta asli dan palsu adalah tampak dari pemeriksaan nomor registrasi, stempel, dan tanda tangan kepala Dinas Dukcapil Tuban. Setelah melalui pemeriksaan, nomor registrasi akta kelahiran palsu diketahui tak terdaftar di Dinas Dukcapil. “Untuk mengetahui asli atau palsu, nomor registrasi harus dicek di Dinas Dukcapil,”terang Kasubag Humas Polres Tuban, AKP Noersento.

Dari pengakuan pelaku joko, blangko Akta kelahiran ini diketahui asli dan dibeli dari seorang rekannya berinisial U yang tinggal di Surabaya dengan harga Rp 7.500,-. Sementara itu, Polres tuban menghimbau kepada warga yang telah mengurus Akta kelahiran mulai Juni tahun 2011 untuk segera melakukan pengecekan di Dinas Dukcapil. “Segera dicek ke Dinas Dukcapil, agar mengetahui keaslian Akta kelahirannya.(cak)


    sumber : Kabar Tuban  |  Publisher  :  Rangga  © Warta Tuban 2013

HT mundur pertanda buruk bagi Nasdem

BeritaTuban dot com - Perpecahan dua kubu di Partai Nasdem, antara Hary Tanoesoedibjo (HT) dengan Surya Paloh, akan menjadi pertanda awal yang buruk bagi masa depan buat Partai Nasdem, partai baru yang lolos verifikasi KPU itu, kata peneliti.

Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Toto Izul Fatah kepada pers di Jakarta, Senin, mengatakan, pilihan sikap mundurnya Harry Tanoe, setidaknya  hal itu meng-affirmasi tentang dua hal. 

Pertama, seperti sudah diprediksi sebelumnya, sebagai  partai baru, Nasdem masih memiliki masalah dengan soliditas mesin partai. Para elitnya belum teruji memiliki record yang handal dalam mengatasi konflik. 

"Kedua, keunggulan partai Nasdem selama ini ternyata masih berkategori 'bubble' yang rawan pecah. Kenapa? Karena partai dibangun sejak awal tidak dengan fondasi yang kokoh," ujarnya.

Menurut Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI itu, Partai Nasdem dibangun dari pencitraan dan polesan popularitas tanpa dibarengi dengan penguatan soliditas mesin partai dengan aneka program-programnya yang merakyat.

"Dalam situasi yang seperti itu, idealnya ada figur tokoh yang mampu menjadi perekat. Dan tokoh itu harusnya diambil Surya Paloh. Sayangnya, Surya  Paloh justru ikut hanyut  menjadi bagian dari konflik itu," katanya. 

Toto menduga hal tersebut terjadi setelah Surya Paloh memilih ngotot untuk ikut terlibat dalam bursa ketua umum partai Nasdem. Padahal, Surya Paloh sebaiknya mengambil posisi dan peran sebagai "King Maker" di partai seperti yang dilakukan Pak Harto di Golkar dan SBY di Demokrat. 

Surya Paloh seyogyanya sadar bahwa pilihan untuk ikut dalam bursa ketua umum sebenarnya  justru  menurunkan harga jualnya sebagai figur perekat di partai.

"Dengan sikap mundurnya Harry Tanoe, saya menduga ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, Partai Nasdem akan kembali bernasib serupa dengan parpol baru lainnya, yakni tak akan melewati 5 persem perolehan suara nasional, yang itu berarti hanya akan melengkapi jumlah parpol yang berstatus papan bawah. Apalagi, dalam kontek dimana popularitas Nasdem dengan 5 persen suara di berbagai lembaga survei belakangan," katanya.

Hal tersebut, kata Toto, pertama, naiknya popularitas Nasdem lebih karena kontribusi peran media lewat aneka iklannya yang massif, bukan karena  berjalannya mesin partai. Itu artinya, dengan hengkangnya Hary Tanoe berarti ada peran signifikan yang hilang.

Kedua, partai Nasdem dibawah komando Surya Paloh bisa secepatnya "me-recovery" diri dengan aneka gebrakan program dan kebijakan yang, bukan hanya bisa mendongkrak popularitas tapi juga elektabilitas.  

Toto menegaskan, peluang tersebut sebenarnya terbuka sangat lebar. Apalagi, ditengah menguatnya ekspektasi publik kepada Nasdem sebagai partai pembawa perubahan. 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Patrice Rio Capella mengatakan pengunduran diri Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Hary Tanoesoedibjo tidak akan mempengaruhi partainya.

"Pak Hary Tanoe mundur tak berpengaruh," kata Rio saat dihubungi wartawan.

Dia yakin kinerja partainya akan tetap bagus dan bisa menggalang dukungan banyak pemilih pada pemilihan umum tahun 2014 mendatang.(*)

Editor: Ruslan Burhani |  Publisher  :  Rangga
   [antaranews.com] COPYRIGHT © Warta Tuban 2013 

  

Jokowi "jinakkan" demonstran Organda

BeritaTuban dot com - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menemui para demonstran yang sudah sejak pukul 06.00 WIB berkumpul di depan kantor gubernur DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa. 

"Saya ingin menyampaikan dua hal," kata Jokowi yang menggunakan pengeras suara serta berdiri di bangku agar terlihat oleh para demonstran. 

Siang itu Jokowi menyampaikan dua hal terkait tuntutan para demonstran mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang pungutan retribusi uji kelaikan KIR, masuk terminal, dan perpanjangan izin trayek. 

"Saya orang baru, jadi Perdanya itu yang lalu," kata Jokowi yang disambut teriakan dukungan oleh para demonstran. 

Dia menyatakan bahwa, saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta (DPRD DKI) memberikan surat rekomendasi, dia akan langsung mengeluarkan Peraturan Gubernur mengenai pembebasan retribusi. 

"Setelah rekomendasi DPRD, detik itu juga akan saya buat peraturan pembebasan," kata Jokowi sambil berjanji bahwa dia akan segera menelpon pihak DPRD untuk segera mengeluarkan surat rekomendasi. 

Sedangkan untuk tuntutan kedua, yakni Rancangan Peraturan Daerah, Jokowi menyarankan para demonstran untuk langsung mendatangi DPRD. 

"Kalau dari saya, saya ingin yang kecil-kecil ini tetap hidup dengan baik," katanya. 

Para demonstran menuntut agar Raperda transportasi untuk dikaji ulang sebelum ditetapkan. Meski begitu, Jokowi mengatakan bahwa para demonstran, yang terdiri dari para supir angkutan serta beberapa organda, harus mau diatur oleh pemerintah daerah. 

"Mau enggak?" tanya Jokowi yang disambut koor "Mau" oleh para demonstran. 

Layaknya pemimpin rapat yang sudah mendapat kata sepakat antara anggota rapatnya dia pun menyelesaikan dialognya, 

"Wes, udah rampung," kata Jokowi yang langsung turun dan dikawal kembali ke dalam kantornya.  (dny) 


Editor: Aditia Maruli |  Publisher  :  Rangga
   [AntaraNews] COPYRIGHT © Warta Tuban 2012 

Dahlan ungkap cara oknum DPR peras BUMN

BeritaTuban dot com - Menteri BUMN Dahlan Iskan membeberkan cara oknum DPR melakukan pemerasan terhadap sejumlah BUMN, mulai dari menelepon langsung direksi hingga praktik melibatkan mitra vendor perusahaan.

"Ada oknum yang sampai menelepon hingga 20 kali untuk meminta jatah. Ada juga yang mengajari direksi mengupayakan dana dari vendor BUMN," kata Dahlan kepada sekitar 50 wartawan media cetak dan elektronik, di Jakarta, Rabu malam.

Menurut Dahlan, praktik meminta upeti yang dilakukan oknum DPR sepertinya sudah lazim terjadi, terutama pada BUMN yang akan mendapat suntikan dari APBN berupa Penyertaan Modal Negara (PMN).

Diketahui saat ini terdapat lima BUMN yang sudah mendapat persetujuan pemerintah untuk mendapat PMN, antara lain, PT Dirgantara Indonesia, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Pal, Askrindo, Jamkrindo, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

"Mereka ini menjadi sasaran para oknum tersebut. Tidak pandang bulu, BUMN kecil BUMN besar semuanya bisa saja menjadi sasaran meminta upeti," tegas Dahlan.

Ia menjelaskan bahwa BUMN miskin yang akan mati sekalipun juga tidak lepas dari tekanan pemerasan oknum dewan, padahal BUMN tersebut termasuk kategori lemah yang tugasnya membantu petani untuk pengadaan pupuk dan benih.

Berdasarkan laporan direksi BUMN, seorang oknum DPR biasanya meminta ditemui di hotel di sekitar Senayan.

Untuk memuluskan aksinya, anggota dewan tersebut bahkan mengajari direktur utama maupun direksi bagaimana cara menyediakan sejumlah dana.

"Jika BUMN tidak ada anggaran, direksi akan diarahkan untuk meminta dari vendor," ujarnya.

Meski demikian, mantan Direktur Utama PT PLN ini belum memerinci lebih lanjut nama dan komisi partai oknum yang dimaksud dengan alasan menunggu waktu yang tepat sambil menunggu reses DPR selesai.

Pemilik Jawa Pos Group ini hanya menjelaskan bahwa alasan dirinya untuk segera mengungkapkan praktik pemerasan tersebut karena sudah didesak sejumlah kalangan, termasuk DPR sendiri.

"Saya rasa tidak berlebihan jika nama-nama oknum tersebut saya ungkapkan. Saya hanya merespons sejumlah anggota dewan yang mendesak untuk menyebutkan nama oknum tersebut, ya, tunggu saja," ujarnya.

Belakangan Dahlan berseteru dengan anggota Komisi VI yang merasa gerah setelah beredarnya pemberitaan sejumlah inisial yang diduga melakukan praktik pemerasan.

Perseteruan tidak kalah sengit Dahlan juga terjadi dengan Komisi VII terkait dengan temuan BPK dugaan kerugian negara pada delapan pembangkit listrik periode 2009--2011 sebesar Rp37,6 triliun.

Dahlan menuturkan, selain kepada DPR dirinya juga sedang berpikir akan melaporkan praktik pemerasan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya akan renungkan keinginan (melaporkan kepada KPK) itu sebagai bagian dari upaya pemerintah memberantas korupsi," ujar Dahlan.

Menurut dia, dirinya sejak awal tidak ingin masalah ini dibuat ramai.

"Tapi karena saya harus bekerja memajukan BUMN, maka harus diungkap agar energi tidak habis hanya mengurusi soal aksi pemerasan itu," tegas Dahlan. (R017/D007)

Editor: Ruslan Burhani |  Publisher  :  Rangga
   [AntaraNews] COPYRIGHT © Warta Tuban 2012 

Presiden sampaikan pernyataan polemik KPK-Polisi

BeritaTuban dot com , JAKARTA -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menyampaikan pernyataan terkait polemik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/10).

Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Sabtu petang, Presiden memutuskan untuk memberikan pernyataan tersebut setelah mendapatkan berbagai masukan terkait masalah tersebut.

Ia mengungkapkan, dirinya telah dipanggil untuk menjelaskan kejadian pada Jumat (5/10) malam di kantor KPK.

"Saya dipanggil Presiden pada pukul 17.00 WIB tadi, bicara selama 45 menit, dan diminta memberikan masukan," kata Denny pula.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari telepon Presiden yang diterima Denny, pagi harinya.

Dalamm pertemuan tersebut, Presiden meminta laporan lengkap mengenai persoalan antara Polri dan KPK.

"Saya sampaikan bahwa kejadian semalam adalah rangkaian dari banyak kejadian, termasuk penanganan kasus korupsi simulator SIM," ujar dia lagi.

Kepada Presiden, Denny juga menyampaikan bahwa seluruh rangkaian polemik Polri dan KPK ini berbaur dengan isu pelemahan KPK.

Isu itu muncul dari wacana perubahan UU KPK, penarikan penyidik KPK dari unsur kepolisian, dan penangkapan Novel Baswedan, kata Denny.

Novel Baswedan adalah salah satu penyidik KPK yang turut menyidik kasus dugaan korupsi simulator SIM Polri.

Novel juga adalah penyidik yang berasal dari Polri, tetapi menolak kembali dipanggil ke institusi tersebut usai merebak polemik kasus simulator SIM itu.

"Semuanya dapat diduga sebagai rangkaian ikhtiar melemahkan KPK," ujar dia pula.

• Sikap Presiden

Atas paparan Denny, Presiden memutuskan akan segera membuat arahan langsung pada Senin, 8 Oktober 2012, kata Denny.

Presiden menyampaikan pula bahwa sepanjang Sabtu (6/10), telah mendapat banyak masukan terkait polemik Polri-KPK ini.

"Sudah saatnya saya (Presiden, Red) langsung menjelaskan kepada rakyat Indonesia, apa yang sudah kita kerjakan bahwa kita terus bekerja," ujar Denny menyampaikan tanggapan Presiden.

"Saya (Presiden, Red) tentu sangat memerlukan KPK untuk memberantas korupsi di tanah air," ujar Denny, masih menyampaikan pernyataan Presiden dalam pertemuan mereka tersebut.

Denny mengatakan, Presiden sudah meminta dirinya menyiapkan bahan masukan lengkap tertulis, termasuk solusi yang diperlukan.

Selain menjadwalkan arahan publik, ujar Denny, Presiden juga mengarahkan adanya pertemuan antara Kapolri dan Ketua KPK.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan diminta menjembatani pertemuan tersebut, kata Deny.

Presiden juga kembali menegaskan sikap terkait rencana revisi UU KPK yang kini bergulir di DPR.

Perubahan UU KPK, kata Presiden, seperti disampaikan Denny, hanya dapat dilakukan dengan syarat untuk menguatkan eksistensi dan kewenangan KPK.

"Presiden tegas-tegas menolak jika revisi UU KPK menjadi pintu masuk pelemahan KPK," ujar Denny lagi.
(M041/B014/)

Editor: Ruslan Burhani |  Publisher  :  Rangga
   [AntaraNews] COPYRIGHT © Warta Tuban 2012 

Demokrasi belum bersendikan keadilan

BeritaTuban dot com , Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, demokrasi Indonesia yang dibangun belum bersendikan kepada hakikat kemanusiaan, keadilan sosial, supremasi hukum dan hak asasi manusia.

"Bangsa Indonesia hingga kini masih merasakan bahwa masih banyak yang harus ditata, dirawat dan dikelola secara baik dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Ini harus dilakukan untuk memastikan arah perjalanan bangsa ke depan," kata Marzuki saat menyampaikan pidato dalam Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, satu hal yang harus tetap kita jaga dan merupakan aset terpenting dari kemerdekaan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan bangsa.

Marzuki mengatakan, persatuan adalah kekuatan yang merupakan awal dari kebangkitan. "Sejarah, lanjutnya, telah membuktikan, betapa pun beratnya tantangan yang dihadapi, persoalan besar yang menghadang bangsa dan negara akan mampu diatasi jika tetap menjaga persatuan dan kesatuan," kata dia.

Ruang demokrasi yang telah dibuka lebar, melalui amandemen UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya, kata Marzuki, seharusnya makin berkualitas dalam mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa.

Peringatan kemerdekaan RI ke-67, kata Marzuki, hendaknya menjadi momentum bagi kita semua, segenap bangsa Indonesia untuk bercermin, melakukan introspeksi, refleksi dan evaluasi terhadap perjalanan setelah lebih dari enam dasawarsa Indonesia merdeka.

Dalam kesempatan itu, Marzuki menjelaskan, Sidang Bersama DPR-DPD dimaksudkan sebagai implementasi proses penataan sistem bernegara dan prosesi simbolik pertanggungjawaban politik kebangsaan dan kenegaraan. Sidang Bersama DPR-DPD merupakan pelaksanaan Pasal 199 ayat 5 dan Pasal 268 ayat 5 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

(zul)

Editor  :  Ruslan Burhani  |  Publisher  :  Rangga

   [ANTARA News] COPYRIGHT © Warta Tuban 2012

"Kekerasan terhadap suku Rohingnya merupakan diskriminasi"

BeritaTuban dot com , JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) menilai tindakan kekerasan yang terjadi di Burma terhadap suku Rohingnya merupakan suatu bentuk diskriminasi dan pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

"Oleh karena itu, kami mengutuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap suku Rohingnya di Myanmar dan mendesak pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan secara tuntas dan cepat," kata Ketua Umum Hikmahbudhi, Adi Kurniawan, dalam rilis yang diterima ANTARA News di Jakarta, Minggu.

Menurut Adi, pembiaran terhadap persoalan tersebut hanya akan membuat situasi berkembang tak terkendali dan menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan lainnya di kemudian hari. Hikmahbudhi mendesak pemerintah RI untuk mengambil inisiatif melalui ASEAN untuk segera merumuskan solusi terhadap kasus yang terjadi.

"Kemudian mendorong seluruh anggota ASEAN untuk meratifikasi Konvensi 1954 tentang Status Orang Tak Berkewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tak berkewarganegaraan," kata Adi.

Selain pemerintah RI, Adi juga mendesak pemerintah Myanmar untuk melakukan peninjauan terhadap Undang-undang Kewarganegaraan yang berlaku karena salah satu sumber persoalan adalah tidak terakomodirnya Suku Rohingnya dalam UU Kewarganegaraan Myanmar maupun negara tetangganya, yaitu Bangladesh.

"Hal ini yang menyebabkan Suku Rohingnya menjadi stateless atau tak berkewarganegaraan, yang berarti tanpa pengakuan dan perlindungan dari negara manapun di dunia," ujar Adi.

Adi mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan Pasal 15 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kewarganegaraan dan tak seorangpun boleh dibatalkan kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk merubah kewarganegaraannya.

Terakhir, Adi menghimbau komunitas internasional untuk terus memberikan dukungan bagi perjuangan rakyat Burma untuk menegakkan demokrasi serta Hak Asasi Manusia (HAM).
 (R027)

Editor | Publisher :  Ella Syafputri | Rangga
   [AntaraNews] COPYRIGHT © Warta Tuban 2012

Jokowi diminta tak terpengaruh pernyataan Anas Urbaningrum

WartaTubandotcom , Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat berharap kepada pasangan Jokowi-Basuki  tidak terpengaruh dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Sebelumnya, Anas di Pacitan Jawa Timur, menyebut pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) akan mengalahkan Jokowi-Basuki pada putaran kedua Pemilukada DKI Jakarta.

"Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang meyakini Foke akan mengalahkan Jokowi dalam putaran kedua pemilukada Jakarta, saya kira tidak perlu ditanggapi Jokowi secara berlebihan," kata Martin Hutabarat di Jakarta, Senin.

Martin menyarankan kepada Jokowi-Basuki untuk tetap fokus dan tidak mengubah cara-cara yang telah dilakukan dalam menyapa masyarakat.

Selain itu, anggota Komisi III DPR RI juga menyarankan agar  tekad Jokowi untuk memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih di Jakarta harus terus dikumandangkan.

"Rakyat sudah sangat dongkol terhadap korupsi. Rakyat Jakarta merindukan pemimpin yang serius memberantas korupsi dan memiliki rekam jejak yang bersih," ujar dia. (zul)

Editor: Aditia Maruli | Rangga
   [AntaraNews] COPYRIGHT © Warta Tuban 2012

MK masih pertimbangkan gugatan pilkada satu putaran

WartaTubandotcom , Jakarta - Mahkamah Konstitusi masih mempertimbangkan gugatan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI karena terdapat dua peraturan yang berbeda.

"Terdapat dualisme hukum, yakni yang sudah berlaku dan yang lain masih berupa rencana," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pada Sarasehan Kebudayaan "Kekerasan di Sekitar Kita" di Jakarta, Minggu.

Dia menjelaskan dualisme hukum tersebut, diantaranya ketentuan yang mengatur cagub dan cawagub dinyatakan menang apabila telah mencapai sebanyak 30 persen suara, sementara peraturan lain menyebutkan kandidat tersebut dinyatakan menang apabila telah memperoleh lebih 50 persen suara plus satu.

"Pilkada di Indonesia pada umumnya memang dua putaran. Jadi putusannya masih 50:50," kata dia.

Gugatan terhadap undang-undang tersebut diajukan oleh tiga warga Jakarta, Abdul Havid warga Cipinang Asem, Jakarta Timur, M Huda warga Rawamangun, Jakarta Timur dan Satrio Fauziadarmadi warga Cilandak, Jakarta Selatan.

Mereka menilai pelaksanaan Pilkada dua putaran melanggar pasal 24 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945.

"Jadi, siapkan saja dalil-dalilnya karena ini masalah hukum, jadi yang diujikan undang-undangnya," katanya.

Dia menjelaskan DKI Jakarta merupakan salah satu dari empat provinsi yang memiliki ketentuan Pilkada yang berbeda, yakni Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) membolehkan partai lokal untuk ikut serta Pilkada, di Provinsi DI Yogyakarta gubernur ditentukan oleh kesultanan, peraturan di tiga provinsi di Papua menyebutkan calon gubernur harus penduduk pribumi dan setidaknya ada 25 persen penduduk pribumi di DPRD.

Pernyataan tersebut menyusul pendapat Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto yang menilai bahwa pengajuan gugatan tersebut akan ditolak karena bukan merupakan wewenang MK untuk mengatur pelaksanaan Pilkada satu atau dua putaran dan langsung atau tidak langsung, melainkan masuk ke ranah DPR.
(SDP-54/B013)

Editor: Ruslan Burhani | Rangga
   [AntaraNews] COPYRIGHT © Warta Tuban 2012

Anas Tanya Apa yang Salah dengan Harrier?

WartaTubandotcom - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum balik bertanya kepada jurnalis yang mencecarnya soal dugaan pemberian Toyota Harrier dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. "Apa salahnya?" tanya Anas.

Hal itu disampaikan Anas saat mengunjungi Pesta Kesenian Bali di Art Center, Denpasar, Bali, Sabtu 7 Juli 2012. "Ya, itu apa masalahnya?" tanya Anas lagi saat merespons cecaran pewarta yang mengkonfirmasi soal status mobil yang harganya di atas Rp550 juta itu.

Anas yang didampingi Ketua DPP Partai Demokrat, Gede Pasek Suardhika membantah bahwa mobil mewah itu merupakan pemberian dari PT Adhi Karya dalam proyek pusat olahraga di Hambalang, Jawa Barat. Dalam kasus proyek senilai Rp1,2 triliun itu, Anas sudah dua kali memenuhi panggilan KPK.

"Oh tidak. Itu tidak benar. Seluruh keterangan dan informasi sudah saya sampaikan ke KPK. Jangan diplintir-plintir," imbuh Anas yang tak banyak menjawab pertanyaan lagi.

Kemarin, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto mengungkapkan, nomor polisi dengan pelat B 15 AUD tipe mobil Toyota Harrier tahun 2009 merupakan milik Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

"Hasil pemeriksaan di TMC Polda Metro Jaya, untuk pelat mobil B 15 AUD Harrier keluaran tahun 2009 warna hitam jenis jeep atas nama Anas Urbaningrum. Alamat pemilik di Jalan Teluk Semangka C47, Duren Sawit Jakarta Timur, telah berganti menjadi B 2170 H pada tanggal 14 Juli 2010," ujar Rikwanto di Jakarta kemarin. (eh)

Editor :  Ismoko Widjaya | Bobby Andalan | Rangga
   [VivaNews] COPYRIGHT © Warta Tuban 2012