Jelang Pengumuman MK, Tuban Siaga I

 Berita Tuban | Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, petugas kepolisian dari jajaran Polres Tuban menjaga ketat kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban, yang berada di Jalan Pramuka, Kamis (21/08).

Selain kantor KPU Kabupaten Tuban, petugas kepolisian juga bersiaga penuh di kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tuban, gudang logistik KPU. Petugas kepolisian juga disiagakan di kantor-kantor Partai Politik (Parpol) pendukung pasangan calon presiden.

”Kita melakukan siaga satu pengamanan menjelang putusan MK siang ini. Dan kita siaga penuh di kantor KPU, Panwaslu, gudang logistik, dan kantor-kantor Parpol pendukung pasangan Capres,” terang, Kasat Sabhara Polres Tuban, AKP Yani Susilo, saat ditemui kotatuban.com,  pada pengamanan di kantor KPU Tuban.

Menurutnya, pengamanan tersebut sebagai bentuk antisipasi menjelang putusan MK. Selain itu, diharapkan untuk pendukung pasangan Capres dapat menahan diri dan menghormati keputusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). ”Ya, mari kita sama-sama menjaga keamanan, agar suasana tetap kondusif dan aman. Apapun putusan MK mari kita hormati dan kita jalankan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kasat Sabhara mengatakan, pengamanan baik kantor KPU, kantor Panwaslu, maupun kantor-kantor Parpol akan dilakukan sampai benar-benar situasinya aman. Selain itu, penarikan pasukan pengamanan tersebut tergantung kondisi di pusat.

”Kalau sampai kapan pengamanan ini kita lakukan, kita menunggu keputusan dari pusat. Jika siang ini kondisi di Jakarta sudah tenang dan aman, pasti didaerah juga aman, dan pasukan bisa kita lakukan penarikan,” pungkasnya. (duc)

Sumber : kota Tuban | Republish : Dimas Aldheaksa © 2014 Mitra Solusindo

  Server Distributor Pulsa elektrik dan PULSA Token Listrik Prabayar PLN 

MURAH !!! klik di sini

Presiden nilai Jatim layak percontohan penanganan bencana

Presiden SBY saat mengunjungi korban erupsi gunung Kelud

Berita Tuban | Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai Provinsi Jawa Timur layak dijadikan contoh dalam proses penanganan bencana, merujuk pada proses penanganan erupsi Gunung Kelud.

"Jatim patut menjadi contoh. Letusan Gunung Kelud ini besar ada jutaan ton material di lempar ke atas. Tapi Alhamdulilah tidak ada satu pun korban jiwa karena letusan itu," kata Presiden saat menjenguk para pengungsi di Gedung Olahraga Ganesha Kota Batu, Jawa Timur, Selasa.

Ia mengatakan bahwa beberapa korban meninggal setelah letusan itu, karena sakit.

Menurut Presiden, hal itu dapat terwujud akibat kerja sama dan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi bencana tersebut.

Ia juga mengapresiasi masyarakat Jawa Timur yang kemudian turut berpatisipasi membantu warga yang terdampak letusan Gunung Kelud.

"Saya bangga dengan apa (kerja sama, red.) yang terjadi di Jawa Timur," kata Presiden merujuk pada semangat saling membantu antarmasyarakat.

Presiden dan Ibu Ani Yudhoyono menempuh perjalanan darat selama 11 jam untuk mencapai Madiun sebelum kemudian melanjutkan perjalanan ke Kediri, Blitar, Malang, dan Batu guna menemui para pengungsi dan melihat dampak letusan Gunung Kelud.

Erupsi pertama Gunung Kelud yang berada di perbatasan tiga kota, yakni Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang terjadi pada Kamis (13/2), pukul 22.50 WIB. Diperkirakan jumlah material vulkanik yang dimuntahkan mencapai 120 juta hingga 200 juta meter kubik.

Sebaran abu vulkanik dari Gunung Kelud pada Jumat (14/2) mencapai sejumlah tempat di wilayah Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal tersebut terjadi akibat letusan yang mencapai tinggi 17 kilometer dengan volume material abu sangat besar mencapai hingga 200 juta meter kubik terbawa angin ke berbagai arah.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan pada ketinggian letusan 1.500 meter hingga 3.000 meter arah angin menuju utara dan timur laut, sedangkan ketinggian 5.000 meter angin mengarah ke barat laut.

Letusan antara ketinggian 10.000 hingga 15.000 meter arah angin menuju ke barat dan barat daya, sedangkan hingga ketinggian 17.000 meter arah angin menuju ke timur.

Turut dalam kunjungan kerja kali ini, antara lain Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Menkes Nafsiah Mboi, Mendikbud Mohammad Nuh, dan Menteri Lingkungan Hidup Balthazar Kambuaya. (*)


Sumber : Antara News | Editor: Ruslan Burhani | Publisher : RayGa © 2014 Mitra Solusindo

 Jasa Kelistrikan : Pasang Baru , Tambah Daya , Instalasi Listrik klik di sini

Presiden sampaikan pernyataan polemik KPK-Polisi

BeritaTuban dot com , JAKARTA -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menyampaikan pernyataan terkait polemik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/10).

Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Sabtu petang, Presiden memutuskan untuk memberikan pernyataan tersebut setelah mendapatkan berbagai masukan terkait masalah tersebut.

Ia mengungkapkan, dirinya telah dipanggil untuk menjelaskan kejadian pada Jumat (5/10) malam di kantor KPK.

"Saya dipanggil Presiden pada pukul 17.00 WIB tadi, bicara selama 45 menit, dan diminta memberikan masukan," kata Denny pula.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari telepon Presiden yang diterima Denny, pagi harinya.

Dalamm pertemuan tersebut, Presiden meminta laporan lengkap mengenai persoalan antara Polri dan KPK.

"Saya sampaikan bahwa kejadian semalam adalah rangkaian dari banyak kejadian, termasuk penanganan kasus korupsi simulator SIM," ujar dia lagi.

Kepada Presiden, Denny juga menyampaikan bahwa seluruh rangkaian polemik Polri dan KPK ini berbaur dengan isu pelemahan KPK.

Isu itu muncul dari wacana perubahan UU KPK, penarikan penyidik KPK dari unsur kepolisian, dan penangkapan Novel Baswedan, kata Denny.

Novel Baswedan adalah salah satu penyidik KPK yang turut menyidik kasus dugaan korupsi simulator SIM Polri.

Novel juga adalah penyidik yang berasal dari Polri, tetapi menolak kembali dipanggil ke institusi tersebut usai merebak polemik kasus simulator SIM itu.

"Semuanya dapat diduga sebagai rangkaian ikhtiar melemahkan KPK," ujar dia pula.

• Sikap Presiden

Atas paparan Denny, Presiden memutuskan akan segera membuat arahan langsung pada Senin, 8 Oktober 2012, kata Denny.

Presiden menyampaikan pula bahwa sepanjang Sabtu (6/10), telah mendapat banyak masukan terkait polemik Polri-KPK ini.

"Sudah saatnya saya (Presiden, Red) langsung menjelaskan kepada rakyat Indonesia, apa yang sudah kita kerjakan bahwa kita terus bekerja," ujar Denny menyampaikan tanggapan Presiden.

"Saya (Presiden, Red) tentu sangat memerlukan KPK untuk memberantas korupsi di tanah air," ujar Denny, masih menyampaikan pernyataan Presiden dalam pertemuan mereka tersebut.

Denny mengatakan, Presiden sudah meminta dirinya menyiapkan bahan masukan lengkap tertulis, termasuk solusi yang diperlukan.

Selain menjadwalkan arahan publik, ujar Denny, Presiden juga mengarahkan adanya pertemuan antara Kapolri dan Ketua KPK.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan diminta menjembatani pertemuan tersebut, kata Deny.

Presiden juga kembali menegaskan sikap terkait rencana revisi UU KPK yang kini bergulir di DPR.

Perubahan UU KPK, kata Presiden, seperti disampaikan Denny, hanya dapat dilakukan dengan syarat untuk menguatkan eksistensi dan kewenangan KPK.

"Presiden tegas-tegas menolak jika revisi UU KPK menjadi pintu masuk pelemahan KPK," ujar Denny lagi.
(M041/B014/)

Editor: Ruslan Burhani |  Publisher  :  Rangga
   [AntaraNews] COPYRIGHT © Warta Tuban 2012