Mereka yang melakukan demonstrasi tersebut adalah Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) dan belasab mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Tuban (FMT).
Para demonstran yang menggelar aksinya di gedung DPRD Jl. Letda Sucipto Tuban ini memaksa masuk ke dalam gedung dewan yang sedang hikmat dilakukan pelantikan. Namun mereka harus berhadapan dengan barisan petugas Kepolisian Resor Tuban yang mengamankan jalannya pelantikan.
Para pengunjuk rasa ini menuntut, anggota DPRD yang baru dilantik ini melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya sebagai wakil rakyat dan bekerja maksimal. Mereka menilai wakil rakyat periode sebelumnya tidak bekerja sungguh-sungguh dan terkesan lelet.
“Anggota yang baru ini kami harap lebih tanggap dengan kepentingan rakyat,” ujar, koordinator aksi dari KPR, Imanul, dalam orasinya.
Para aktivis perempuan ini juga menuntut agar untuk segera mewujudkan Peraturan Daerah (Perda) perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, meningkatkan anggaran yang responsif gender. Sebuah gagasan yang beberapa tahun terakhir ini mereka suarakan dan belum terwujud di kabupaten Tuban.
“Kami juga menuntut anggota dewan yang baru lebih transparan dengam mensosialisasikan semua kegiatan mereka kepada publik,” tambahnya.
Sementara, para aktivis FMT yang menggelar aksi serupa menuntut agar anggota dewan yang baru dilantik harus dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“DPRD Tuban kedepan harus lebih transparan terhadap kebijakan yang akan ditetapkan” kata salah satu dari FMT dalam orasinya. (Wib)
Sumber : Wacana Tuban | Republish : RayGa © 2014 Mitra Solusindo
Para aktivis perempuan ini juga menuntut agar untuk segera mewujudkan Peraturan Daerah (Perda) perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, meningkatkan anggaran yang responsif gender. Sebuah gagasan yang beberapa tahun terakhir ini mereka suarakan dan belum terwujud di kabupaten Tuban.
“Kami juga menuntut anggota dewan yang baru lebih transparan dengam mensosialisasikan semua kegiatan mereka kepada publik,” tambahnya.
Sementara, para aktivis FMT yang menggelar aksi serupa menuntut agar anggota dewan yang baru dilantik harus dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“DPRD Tuban kedepan harus lebih transparan terhadap kebijakan yang akan ditetapkan” kata salah satu dari FMT dalam orasinya. (Wib)
Sumber : Wacana Tuban | Republish : RayGa © 2014 Mitra Solusindo
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !