WartaTubandotcom , Jakarta - Ketua Umum Majelis Dzikir Susilo Bambang Yudhoyono, KH Harris Thahir, mengimbau agar KPK tidak ragu-ragu dalam memproses kasus dugaan korupsi yang melibatkan kader Partai Demokrat.
"Kami berada di belakang KPK dan siap membela jika pihak-pihak yang berusaha melakukan intervensi terhadap KPK yang saat ini sedang memproses kasus dugaan korupsi proyek Hambalang," kata Harris Thahir, di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, KPK saat ini sedang memproses kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang telah dua kali meminta keterangan Ketua Umum Partai Demokrat sebagai saksi serta pihak-pihak terkait lainnya sebagai saksi.
Sikap Majelis Dzikir SBY, menurut dia, bukan berarti ingin menekan KPK tapi hanya ingin menjaga KPK agar dapat bekerja baik dalam menegakkan hukum secara obyektif.
"Kami ingin KPK menindak siapapun yang terbukti melakukan korupsi," katanya.
Untuk mempercepat proses penyelesaian kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, menurut dia, Majelis Dzikir SBY mengusulkan agar KPK menggunakan pembuktian terbalik yang didasarkan pada UU No 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pintu masuk.
Menurut dia, sebenarnya cukup mudah bagi KPK untuk melakukan pembuktian terbalik yakni dengan menanyakan penghasilan dan harta kekayaan yang dimiliki kepada orang-orang yang diduga terlibat.
"KPK perlu gunakan UU TPPU untuk menerapkan pembuktian terbalik," jelasnya.
Namun, Harris bisa memahami langkah yang KPK selama ini dalam memproses kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.
Menurut dia, KPK memang tidak akan gegabah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tapi dengan mengumpulkan bukti-bukti kuat keterlibatannya.
"KPK harus menemukan bukti-bukti kuat dulu sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Harris Thahir meminta agar KPK tidak hanya memfokuskan pada satu orangnya saja, tapi semua kader Partai Demokrat yang diduga terlibat pada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Menurut dia, ada sejumlah nama kader Partai Demokrat yang diduga terlibat pada dugaan kasus korupsi Hambalang.
"Saya harapkan KPK bisa membuka semua kasus korupsi yang melibatkan kader Partai Demokrat. Semua memiliki harapan besar pada KPK saat ini," katanya.
(R024/R010)
Editor: Ruslan Burhani | Rangga
[Antaranews.com] COPYRIGHT © Warta Tuban 2012
"Kami berada di belakang KPK dan siap membela jika pihak-pihak yang berusaha melakukan intervensi terhadap KPK yang saat ini sedang memproses kasus dugaan korupsi proyek Hambalang," kata Harris Thahir, di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, KPK saat ini sedang memproses kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang telah dua kali meminta keterangan Ketua Umum Partai Demokrat sebagai saksi serta pihak-pihak terkait lainnya sebagai saksi.
Sikap Majelis Dzikir SBY, menurut dia, bukan berarti ingin menekan KPK tapi hanya ingin menjaga KPK agar dapat bekerja baik dalam menegakkan hukum secara obyektif.
"Kami ingin KPK menindak siapapun yang terbukti melakukan korupsi," katanya.
Untuk mempercepat proses penyelesaian kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, menurut dia, Majelis Dzikir SBY mengusulkan agar KPK menggunakan pembuktian terbalik yang didasarkan pada UU No 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pintu masuk.
Menurut dia, sebenarnya cukup mudah bagi KPK untuk melakukan pembuktian terbalik yakni dengan menanyakan penghasilan dan harta kekayaan yang dimiliki kepada orang-orang yang diduga terlibat.
"KPK perlu gunakan UU TPPU untuk menerapkan pembuktian terbalik," jelasnya.
Namun, Harris bisa memahami langkah yang KPK selama ini dalam memproses kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.
Menurut dia, KPK memang tidak akan gegabah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tapi dengan mengumpulkan bukti-bukti kuat keterlibatannya.
"KPK harus menemukan bukti-bukti kuat dulu sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Harris Thahir meminta agar KPK tidak hanya memfokuskan pada satu orangnya saja, tapi semua kader Partai Demokrat yang diduga terlibat pada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Menurut dia, ada sejumlah nama kader Partai Demokrat yang diduga terlibat pada dugaan kasus korupsi Hambalang.
"Saya harapkan KPK bisa membuka semua kasus korupsi yang melibatkan kader Partai Demokrat. Semua memiliki harapan besar pada KPK saat ini," katanya.
(R024/R010)
Editor: Ruslan Burhani | Rangga
[Antaranews.com] COPYRIGHT © Warta Tuban 2012
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !